DPR selalu saja inginkan suatu hal yang pada akhirnya jadi masalah. Belum selesai keinginan gedung baru, saat ini beberapa wakil rakyat itu keluarkan wacana pembelian kasur dirumah dinas yang dianggarkan Rp 12 miliar.
Biaya pembelian kasur sebesar Rp 12 miliar itu, pertama kalinya disibak oleh Direktur Center for Biaya Analysis, Uchok Sky Khadafi, yang menyampaikan bahwa umum memiliki hak mempertanyakan pada ketua DPR, untuk apa pembelian kasur dengan biaya fantastis itu.
" Masak DPR ingin beli tempat tidur kasur, memanglah anggota dewan itu ingin tidur atau ingin bekerja? " tutur Uchok dalam info pers yang di terima merdeka. com pada Sabtu (22/8).
Menanggapinya, Ketua Tubuh Masalah Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono menyampaikan, dianya tidak paham menahu tentang biaya itu, serta berdalih bila hal semacam itu adalah masalah internal di Sekjen DPR. Roem juga menyatakan, bila memanglah ada mark up (penggelembungan biaya) dalam pengadaan kasur itu, jadi pelakunya dapat dikenakan pidana korupsi.
" Itu domain dari kesekjenan DPR. Kita itu tak berwenang, serta selama ini tak tampak permasalahan kok. Bila itu ada korupsinya tangkap saja. Bila itu ada penyelewengan, tangkap saja, " tutur Roem.
Lalu, Roem malah jadi balik ajukan pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya dipermasalahkan dengan harga kasur itu. Dianya juga menuturkan, sampai kini biaya operasional tahunan DPR itu memanglah dikelola oleh pihak sekjen DPR, yang mekanismenya jadi domain untuk pihak eksekutif.
" Anda teliti harga kasur di market, berapakah harga nya? Kan semasing merk ada harga nya. Kasur banyak merk bila dana itu di-mark up ya telah usut, segera saja. Mengapa pusing-pusing serta tangkap itu pelakunya. Saya belum pelajari itu, kami bakal meninjau itu seluruhnya. Itu bukanlah masalahnya kita (Tubuh Masalah Rumah Tangga (BURT). Sepanjang itu tak jadi masalah, ya tak mempermasalahkan. Saya cuma kontrol pengawasan saja, " tutur Roem.
Disamping itu, Wakil Presiden Juiceuf Kalla juga menyanggah bila pihak pemerintah telah menyepakati biaya proyek itu. " Ya yang maksud di setujui dengan cara biaya itu diketok di pleno. Bila bicara biaya, tak dapat begini-begini segera setujui, tidak bisa, " tegas JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8) silam.
Berkenaan cost sayembara miliaran rupiah yang telah dianggarkan DPR lewat APBNP 2105, JK lagi-lagi menyatakan, tiap-tiap biaya mesti di setujui dahulu baru dapat digunakan.
" Seluruhnya biaya mesti dikaji seluruhnya, biaya apa sajakah. Biaya jalan, biaya gedung, seluruhnya mesti disidangkan di sidang biaya serta di setujui dengan cara sidang pleno DPR, baru dapat jadi biaya. Biaya 2016 kan belum dibicarakan. Baru ingin dibicarakan, " tutur JK.
Sedang, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku bahwa dalam RAPBN 2016, ada 7 proyek DPR yang belum dimasukkan. Proyek itu baru hanya kajian di Tubuh Biaya (Banggar), serta belum masuk dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR RI.
" Belum masuk dalam APBN 2016. Kita saksikan dinamika dalam kajian di Banggar. Pada tanggal 25 Agustus bakal dengarkan respon pemerintah pada pandangan fraksi permasalahan APBN 2016, " kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/8).
Terutama, kata dia, pemerintah belum dengan cara tegas apalah menampik atau menyepakati 7 proyek DPR itu untuk direalisasikan. " Masih tetap terlampau awal menyampaikan iya atau tak, " ujarnya.
Di ketahui, tersebut disini perincian alokasi biaya untuk gagasan pengadaan serta pembelian kasur, untuk beberapa anggota dewan dirumah dinasnya semasing :
1). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Rp 10. 304. 525. 000
2). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp 847. 110. 000
3). Pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp 1. 300. 860. 000
Hal semacam ini terang jadi sorotan umum, lantaran DPR tengah berusaha memuluskan gagasan untuk 7 proyek, yang masuk dalam Pencanangan Pengaturan Lokasi Parlemen. Pembangunan itu diantaranya mencakup museum, alun-alun demokrasi, perpustakaan, pusat kajian legislasi, serta gedung baru untuk beberapa anggota dewan. Tetapi, prasasti yang telah disediakan pada awal mulanya oleh pihak DPR RI manfaat menandai pembangunan segalanya itu, nyatanya batal diteken oleh Presiden Jokowi pada 14 Agustus lantas.
0 komentar:
Posting Komentar