Pasal Penghinaan Presiden yang diusulkan pemerintahan Jokowi untuk diberlakukan lagi memperoleh banyak sorotan. Menghidupkan kembali pasal yang telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada th. 2006 itu dinilai juga sebagai bentuk kepanikan Presiden Jokowi atas banyak kritik yang menimpa waktu umur pemerintahnya belum genap satu tahun.
Bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang di saat 10 th. pemerintahannya kenyang dengan 'penghinaan' pada akhirnya turut bertemura berkenaan pasal penghinaan presiden ini.
" Bila pemimpin tidak tahu perasaan & pendapat rakyat, terlebih media juga diam & tidak bertemura, saya jadi takut jadi " bom saat ", " tutur SBY lewat account twitternya @SBYudhoyono, Minggu (9/8/2015).
" Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tak utk " menciduki " & menindas yg menentang penguasa, " lanjut SBY.
Tersebut isi twit komplit @SBYudhoyono :
Menyikapi apa yg tengah diperdebatkan orang-orang, penghinaan thdp Presiden, ijinkan saya mengemukakan pandangan saya. *SBY*
Prinsipnya, jangan sampai kita sukai berkata & melakukan tindakan melampui batas. Hak & kebebasan ada batasnya. Kekuasaanpun juga ada batasnya. *SBY*
Di satu segi, pengucapan & aksi mengejek, mencemarkan nama baik & terlebih memfitnah orang lain, tmsk kpd Presiden, itu tak baik. *SBY*
Di segi lain, pemakaian kekuasaan (terlebih terlalu berlebih) utk perkarakan orang yg dinilai mengejek, tmsk oleh Presiden, itu jg tdk baik. *SBY*
Pemakaian hak & kebebasan, tmsk mengejek orang lain, ada pembatasannya. Mengerti Universal Declaration of Human Rights & UUD 1945. *SBY*
Dlm demokrasi memanglah kita bebas bicara & kerjakan kritik, tmsk kpd Presiden, namun tidak mesti dgn mengejek & cemarkan nama sebaiknya. *SBY*
Demikian sebaliknya, siapa saja, tmsk Presiden, mempunyai hak utk tuntut seorang yg mengejek & cemarkan nama sebaiknya. Namun, jangan sampai terlalu berlebih. *SBY*
Pasal penghinaan, pencemaran nama baik & aksi tak mengasyikkan terus ada " karetnya ", berarti ada unsur subyektifitasnya. *SBY*
Selalu jelas, sepanjang 10 th jadi Presiden, ada beberapa ratus pengucapan & aksi yg mengejek, tidak mengasyikkan & cemarkan nama baik saya. *SBY*
Photo resmi Presiden dibakar, diinjak2, mengarak kerbau yg pantatnya ditulisi " SBY " & kata2 kasar penuh hinaan di media & ruangan umum *SBY*
Bila saya pakai hak saya utk adukan ke polisi (lantaran delik aduan), mungkin saja beberapa ratus orang telah di check & jadikan tersangka. *SBY*
Mungkin saya juga malah tak dapat bekerja, lantaran repot mengadu ke polisi. Konsentrasi saya bakal terpecah. *SBY*
Misal itu tjd mungkin saja rakyat tidak berani kritik, bicara keras. Takut dipidanakan, jadikan tersangka. Sy jd tdk tahu apa pendapat rakyat *SBY*
Bila pemimpin tidak tahu perasaan & pendapat rakyat, terlebih media juga diam & tidak bertemura, saya jadi takut jadi " bom saat ". *SBY*
Saat ini saya amati hal seperti itu nyaris tidak ada. Baik itu unjuk rasa dibarengi penghinaan kpd Presiden, ataupun berita kasar di media *SBY*
Ini tandanya baik. Perlakuan " negatif " terlalu berlebih kpd saya dahulu tidak butuh dikerjakan kpd Pak Jokowi. Agar beliau dapat bekerja dgn baik. *SBY*
Kita seluruhnya mesti belajar pakai kebebasan (freedom) dengan cara pas. Janganlah lampaui batas. Ingat, kebebasanpun dapat disalahgunakan. *SBY*
Ingat, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. Saya pendukung demokrasi & kebebasan. Namun bukanlah anarki. *SBY*
Demikian sebaliknya, pemegang kekuasaan janganlah obral & salahgunakan kekuasaan. Kita setuju, negara & penguasa tidak represif & main tangkap. *SBY*
Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tak utk " menciduki " & menindas yg menentang penguasa. *SBY*
Beberapa pemegang kekuasaan (power holders) tidak bisa salah pakai kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers & juga rakyat. *SBY*
Rangkuman : demokrasi & kebebasan utama, tetapi janganlah lampaui batas. Demokrasi juga butuh teratur, namun negara tidak butuh represif. *SBY*
0 komentar:
Posting Komentar