 |
JAKARTA, Ketua DPP PDI Perjuangan Syukur Nababan menyampaikan, partainya berkewajiban mengawal kemampuan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Syukur, lumrah bila PDI-P memberi penilaian atas kemampuan Kabinet Kerja lantaran jadi partai paling utama yang mengusung Jokowi dalam Pemilu Presiden 2014.
" Kami memiliki hak mengkritik, berikan input pada Jokowi. Kami turut bertanggungjawab, apa iya kita mesti diam saja bila ada program yang salah, " kata Syukur, waktu dihubungi, Rabu (15/7/2015).
Anggota Komisi V DPR RI itu menyampaikan, sekarang ini pemerintah dihadapkan pada persoalan ekonomi nasional yang alami pelambatan perkembangan. Menurutnya, PDI-P mesti memberi input termasuk juga tentang pelajari kemampuan menteri ekonomi yang menolong Jokowi.
" Bila kemampuan Jokowi bagus, yang bagus bukanlah PDI-P. Namun bila kemampuan pemerintah buruk, yang dijelekkin PDI-P, " tuturnya.
Syukur menyanggah bila input dari PDI-P untuk Jokowi dihubungkan dengan maksud beroleh penambahan kursi dalam kabinet. Ia menyampaikan, PDI-P akan tidak mengintervensi hak prerogatif Jokowi dalam pilih beberapa pembantunya.
Walau demikian, menurutnya, PDI-P mempunyai banyak kader mungkin untuk masuk dalam kabinet. Ia mengharapkan Jokowi selekasnya lakukan perombakan kabinet dengan ganti menteri yang kemampuannya jelek.
" Reshuffle itu mutlak. Kita gawat bukanlah mau menjegal, namun mau memperkuat pemerintahan yang lemah, " tutur dia.
Desakan pada Jokowi
Pernyataan Syukur itu untuk menyikapi hasil pemantauan Politicawave pada pembicaraan netizen di sosial media. Menurut Pendiri Politicawave, Yose Rizal, sebagian besar netizen berasumsi input dari partai pendukung Jokowi adalah desakan untuk memperebutkan jatah kursi dalam kabinet.
" Koalisi partai dikira netizen memberi desakan untuk memperoleh jatah kursi menteri, " kata Rizal.
Politicawave menganalisa, pembicaraan netizen mulai sejak 1 Mei sampai 8 Juli 2015. Akhirnya, ada 17 menteri Kabinet Kerja yang kerap diperbincangkan netizen serta dikaitkan dengan perombakan kabinet. Hasil pemantauan di periode itu memperoleh 92. 979 pembicaraan netizen tentang perombakan kabinet. Pembicaraan itu didapat dari 15. 512 account dengan potensi jangkauan pembicaraan meraih 73. 358. 433.
Dari jumlah 17 menteri itu, urutan paling atas yang dikira netizen butuh di-reshuffle yaitu Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Netizen menilainya koordinasi antar menteri-menteri di bagian ekonomi.
" Hal itu mengakibatkan keadaan perekonomian Indonesia terdaftar alami penurunan, ditandai dengan pelemahan rupiah serta perkembangan ekonomi paling rendah mulai sejak 2009, " tutur Rizal.
Berdasar pada analisis Politicawave, nama lain yang kerap diperbincangkan netizen serta dikaitkan dengan perombakan kabinet yaitu Menpora Imam Nachrowi, Menkumham Yasonna H Laoly, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, serta Menteri BUMN Rini M Soemarno.
Setelah itu, ada menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, serta Mensesneg Pratikno.
Terkecuali masalah perekonomian, beberapa netizen juga menyoroti tentang buruknya komunikasi antar menteri serta orang-orang. Nampak juga penilaian bila beberapa menteri tak kompak, mempunyai agenda pribadi/grup, serta ada campur tangan partai politik dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
Analisis Politicawave ini memakai metodologi earned media berbagi of voice by sentiment (EMSS). Semua pembicaraan netizen yang mengulas menteri di sosial media serta media on-line dihimpun dengan memakai kata kunci (keyword) yang berafiliasi dengan menteri serta memfilter pembicaraan yg tidak berafiliasi dengan menteri.
Pembicaraan yang dikumpulkan datang dari Facebook, Twitter, Instagram, Youtube serta mass media on-line.
0 komentar:
Posting Komentar