 |
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menceritakan diskusi yang pernah dikerjakannya dengan Presiden Joko Widodo. Pada Megawati, Jokowi bertanya aspek yang mengakibatkan kemampuan pemerintah melambat hingga menghalangi aktivitas perekonomian.
" Saya di tanya sama Pak Presiden, apa yang bikin terjadinya pelambatan kemampuan hingga menghalangi perekonomian, " kata Megawati waktu buka sekolah partai calon kepala daerah di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015).
Megawati menjawab, ada dua hal yang punya potensi memperlambat kemampuan pemerintah. Pertama yaitu lambannya kerja aparatur birokrasi lantaran kecemasan dalam mengambil keputusan kebijakan. Menurut Megawati, beberapa birokrat condong takut jadi tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi hingga susah mengambil satu kebijakan.
" Lantaran takut salah, jadi tidak ingin kerja. Takutnya bila seperti begini, jadikan tujuan KPK, selalu diam. Bila demikian, bermakna dia tidak tahu mana yang benar serta mana yg tidak, " kata Megawati.
Aspek ke-2 yaitu kemauan jelek birokrat untuk mengorupsi duit negara. Megawati mengingatkan calon kepala daerah yang direferensikan PDI-P supaya mereka singkirkan jauh-jauh kemauan korupsi. Menurutnya, korupsi yang paling riskan dikerjakan kepala daerah terkait dengan pengelolaan dana pertolongan sosial (bansos).
" Bansos disimpan-simpan hingga kelak waktunya. Janganlah loh ya simpan-simpan bansos serta ingin digunakan. Suka deh saya, terkena (KPK kelak). Tidak yakin? Cobalah dijalani saja, " ucap Megawati.
Menurut Megawati, kurang lebih 128 kepala daerah terlilit masalah korupsi di KPK. Ia terasa heran kenapa masih tetap ada kepala daerah yang berani mengorupsi duit negara.
Bekas Presiden RI itu menyampaikan, mulai sejak pemberlakuan otonomi daerah, beberapa kepala daerah seakan jadi raja-raja kecil. Mereka riskan ikut serta korupsi yang terkait dengan perizinan.
" Maka dari itu posisi itu jadi rebutan. Bila di daerah tambang serta perkebunan, yang mereka pikirkan kelak bisa izin dapat saya teken, jadi orang itu bakal berikanlah upeti pada saya. Itu pikiran yang saya rekam sesudah nampak Undang-Undang Otonomi Daerah. Rakyat terus sengsara serta tidak searah dengan ideologi, " kata Mega.
Pada calon kepala daerah, Megawati meminta mereka mundur dari PDI-P bila mulai sejak awal punya niat memenangkan pilkada untuk korupsi. Atas basic itu, PDI-P mengadakan sekolah calon kepala daerah. Sekolah calon kepala daerah ini diantaranya mempunyai tujuan memberi pendidikan supaya peserta menjauhi pelanggaran hukum. Sekolah ini dapat membekali beberapa calon kepala daerah dengan kiat memenangi pilkada.
0 komentar:
Posting Komentar