 |
Meski masuk jadi salah satu partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengakui tidak segan mengkritik seluruhnya kebijakan pemerintah, yang dinilainya menyimpang. Bahkan juga, NasDem menilainya, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, mulai berangsur meninggalkan komitmennya masalah 'Revolusi Mental. '
Ini disebutkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh waktu berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur. " Ya mengkritik berdasar pada daya nalar, Partai NasDem terus gawat, namun konstruktif. Itu dapat dalam kehidupan. Saya bertanggungjawab atas statement saya ini, " tegas Surya Paloh, Minggu (26/7).
Mesti disadari, lanjut dia, Pemerintahan Jokowi-JK baru jalan tujuh bln., hingga seluruhnya tak dapat dibebankan ke pundak bekas Gubernur DKI Jakarta itu. " Saya tak sepakat bila ada yang katakan pemerintah tak bekerja apa-apa. Pemerintah ini kan baru jalan tujuh bln., serta telah diwarisi beragam jenis masalah kebangsaan. Waktu Jokowi memerintah, negara dalam keadaan defisit biaya, " tuturnya.
Masalah gosip reshuffle yang masih tetap gencar, Bos Media Group ini setuju pada langkah yang di ambil Jokowi, walau nanti salah satu kader NasDem yang duduk di Kabinet Kerja terserang imbas. " Reshuffle mesti selekasnya dikerjakan. Itu hak prerogatif presiden. Yang butuh diingat, reshuffle bukanlah bukan obat manjur. Belum pasti reshuffle dapat merampungkan permasalahan, namun cuma sisi dari penyelesaian permasalahan, " tegasnya.
Surya Paloh juga mengingatkan, Parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga tak perlu geram bila kadernya di Kabinet Kerja ada yang direshufle. " Janganlah selalu geram. Dahulu kita setuju koalisi tanpa ada bagi-bagi kursi, namun saat seluruhnya turut lalu di-reshuffle, geram. Ini hak presiden, " sindirnya.
Dia juga menilainya, sekarang ini, keadaan bangsa alami distorsi penyelewengan kaidah-kaidah demokrasi yang Pancasilais. " Ini jadi permasalahan bangsa yang serius. Apakah Pancasila masih tetap relevan jadi basic kehidupan berbangsa. Apakah penghormatan orang-orang pada Ketuhanan telah relevan?, " bertanya Surya Paloh.
Menurut dia, kehadiran Pancasila di tengah-tengah bangsa, telah mulai meredup. Pancasila telah mulai tak memperoleh tempat di hati bangsa.
" Undang-undang tak ditaati, mulai diakali. Nyaris di seluruhnya segi kehidupan tak mempunyai disiplin kuat hingga tak dapat melahirkan anak bangsa yang hebat. Saat ini telah mulai dengan siapa saya, siapa anda. Berapakah hargamu serta berapakah hargaku. Seluruhnya dikerjakan atas basic perjanjian transaksional, " kritiknya.
Hadirnya pemerintah baru, Jokowi-JK, yaitu pemerintahan yang perlu terima perhatian dari akumulasi segi kehidupan yang jelek. " Bila pemerintah Jokowi tak siap dengan semua segi, jadi bakal lebih mabok. Bangsa ini telah sakit, yang buat undang-undang juga sakit. Saya menilainya Jokowi telah mulai meninggalkan revolusi mentalnya, takut tak popular, " ucapnya pedas untuk beberapa kali.
Disamping itu, masalah Ketentuan Komisi Penentuan Umum (PKPU) Nomer 12 Th. 2015, perihal pilkada, Surya Paloh juga melemparkan kritik pedasnya. Dia menganggak undang-undang itu, 'sakit. ' Karena, calon tunggal di salah satu daerah, seperti di Surabaya, masih tetap di idamkan rakyat untuk selalu memimpin, mengapa mesti dipending sampai 2017.
" Itu yang bikin undang-undang, sakit. Wong pemimpinnya masih tetap di idamkan rakyat. Mengapa itu undang-undang mengharuskan minimum ada dua calon? Ya biarlah saja, bila memanglah masih tetap di idamkan rakyat, lantaran dapat, " tuturnya menanggapi Pilwali Surabaya, yang masih tetap mempunyai calon tunggal, yakni incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.
Tidak cuma ini saja, Surya Paloh juga mengkritik masalah Tolikara, Papua, yang dinilai maslah kecil. " Namun lantaran keadaan bangsa kita yang lemah, gampang terprovokasi, permasalahan ini jadi merembet. Masalah ini, cuma 'crit on the crit, ' cerita dalam cerita saja. Lantaran keadaan bangsa kita yang lemah itu saja, " tuturnya enjoy.
Kembali dia menyatakan, Indonesia semestinya dapat melindungi lanjutan negeri yang hebat serta dapat dipersembahkan pada generasi penerus.
Juga sebagai bangsa tak bisa meminta pertolongan dari bangsa lain untuk merampungkan masalah bangsa. Malah pergantian langkah berpikirlah yang bakal menghidupkan fenomena baru yang tertarik pada bangsa.
" Saya mesti menyebutkan kepedihan saya, lantaran negeri-negeri maju melihat bangsa kita dengan mata sebelah. Sukai atau tak sukai, suka atau tak suka, inilah memanglah kondisinya. Lantaran keteladanan tak diberikan pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka tak pernah ingin mengaku kekeliruannya, " nilainya.
Diakhir perbincangan, Surya Paloh menyinggung masalah Pengacara OC Kaligis yang ikut serta masalah suap. " Dia telah tak di NasDem. Sesudah jadi tersangka, dia menghubungi saya segera, menyampaikan mundur dari NasDem, serta kita akan tidak berikan sanksi apa pun lantaran dia telah mengundurkan diri, " tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar