Jakarta - Presiden Joko Widodo menyemprot beberapa menteri dalam rapat terbatas yang di gelar di Istana Presiden hari ini, Selasa, 29 September 2015. Jokowi geram karena instruksinya masalah pemangkasan prosedur investasi belum digerakkan kementerian terkait. Mengakibatkan, sebagian investor masih tetap mendapat kesusahan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
" Saya minta dibawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian selekasnya membuat langkah terobosan yang cepat dalam menangani sebagian masalah, terlebih perizinan investasi, " kata Jokowi dengan suara meninggi.
Sekian waktu lalu, Jokowi telah memberi empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan semua regulasi perizinan investasi agar selekasnya dipermudah. " Bila butuh dihapus atau direvisi hingga lebih mempermudah, " katanya.
Ke-2, Presiden Indonesia ketujuh itu juga meminta agar permasalahan pembebasan tempat segera dibenahi. " Hingga tanda investasi dapat dipandang. "
Permasalahan ketiga sebagai sorotan Jokowi yaitu masalah menambahkan kapasitas pembangkit listrik. Dia meminta Kementerian Daya meyakinkan beberapa investor memperoleh kepastian masalah ketersediaan pasokan listrik. " Pasokan listrik mesti benar-benar diterangkan bahwa pada tahun kesekian telah ada penambahan pasokan, mereka (calon investor) menanti itu, " tuturnya. Paling akhir, Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan serta system pengupahan.
Ke empat instruksi itu rupanya belum digerakkan kementerian berkenaan. Berdasar pada laporan Asosiasi Entrepreneur Indonesia (Apindo), sistem pengurusan investasi di Indonesia masih tetap berbelit-belit.
Dengan suara meninggi, mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan Indonesia cuma menempati posisi ke enam dalam soal keringanan berinvestasi di kawasan ASEAN. " Prosedur yang perlu di lewati masih tetap 10 bagian. Singapura serta Malaysia cuma 3 bagian. Bermakna 70 % ini mesti di hilangkan, " katanya.
Jokowi juga menilainya saat yang diperlukan untuk mengawali usaha di Indonesia masih tetap terlalu lama, yakni 52, 5 hari. Sedang Singapura cuma 2, 5 hari serta Malaysia cuma 5, 5 hari. " Cobalah dicatat, malu kita. Karenanya, seluruhnya mesti segera mengumpulkan hal yang terkait dengan perizinan. Benar-benar mesti mempunyai langkah konkret yang efeknya dapat dirasa segera dunia usaha. "
Jokowi meminta tiap-tiap menteri kuat mengatur bawahannya dalam soal kebijakan. Dia meminta menteri tidak terbawa arus petinggi satu tingkat eselon 1 serta 2. " Bila terbawa arus bawahannya, telah lupakan tentang ini. Terlebih bila tidak mempunyai keberanian kerjakan terobosan ini, telah lupakan, " katanya.
Ada dalam rapat terbatas itu diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, serta Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.
" Saya minta dibawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian selekasnya membuat langkah terobosan yang cepat dalam menangani sebagian masalah, terlebih perizinan investasi, " kata Jokowi dengan suara meninggi.
Sekian waktu lalu, Jokowi telah memberi empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan semua regulasi perizinan investasi agar selekasnya dipermudah. " Bila butuh dihapus atau direvisi hingga lebih mempermudah, " katanya.
Ke-2, Presiden Indonesia ketujuh itu juga meminta agar permasalahan pembebasan tempat segera dibenahi. " Hingga tanda investasi dapat dipandang. "
Permasalahan ketiga sebagai sorotan Jokowi yaitu masalah menambahkan kapasitas pembangkit listrik. Dia meminta Kementerian Daya meyakinkan beberapa investor memperoleh kepastian masalah ketersediaan pasokan listrik. " Pasokan listrik mesti benar-benar diterangkan bahwa pada tahun kesekian telah ada penambahan pasokan, mereka (calon investor) menanti itu, " tuturnya. Paling akhir, Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan serta system pengupahan.
Ke empat instruksi itu rupanya belum digerakkan kementerian berkenaan. Berdasar pada laporan Asosiasi Entrepreneur Indonesia (Apindo), sistem pengurusan investasi di Indonesia masih tetap berbelit-belit.
Dengan suara meninggi, mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan Indonesia cuma menempati posisi ke enam dalam soal keringanan berinvestasi di kawasan ASEAN. " Prosedur yang perlu di lewati masih tetap 10 bagian. Singapura serta Malaysia cuma 3 bagian. Bermakna 70 % ini mesti di hilangkan, " katanya.
Jokowi juga menilainya saat yang diperlukan untuk mengawali usaha di Indonesia masih tetap terlalu lama, yakni 52, 5 hari. Sedang Singapura cuma 2, 5 hari serta Malaysia cuma 5, 5 hari. " Cobalah dicatat, malu kita. Karenanya, seluruhnya mesti segera mengumpulkan hal yang terkait dengan perizinan. Benar-benar mesti mempunyai langkah konkret yang efeknya dapat dirasa segera dunia usaha. "
Jokowi meminta tiap-tiap menteri kuat mengatur bawahannya dalam soal kebijakan. Dia meminta menteri tidak terbawa arus petinggi satu tingkat eselon 1 serta 2. " Bila terbawa arus bawahannya, telah lupakan tentang ini. Terlebih bila tidak mempunyai keberanian kerjakan terobosan ini, telah lupakan, " katanya.
Ada dalam rapat terbatas itu diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, serta Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.
0 komentar:
Posting Komentar