China menyanggupi persyaratan yang diputuskan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan proyek kereta cepat yaitu dikerjakan murni dengan cara bisnis (b to b) serta tanpa ada jaminan atau pendampingan pemerintah, dan tidak memakai APBN. Pemerintah juga tunjukkan sikap pro pada China.
Jepang terasa sudah ditolak Indonesia dengan keluarkan persyaratan tak ada jaminan dari pemerintah atau APBN. Tetapi, Indonesia akhirnya pilih China serta ketentuan ini sangatlah disesalkan Jepang.
" Menangnya China dalam tender ini membuat Jepang marah-marah. Walau sebenarnya sebelumnya Presiden Jokowi membatalkan proyek itu, " tutur Chairman Infrastructure Partnership & Knowledge Center, Harun al-Rasyid Lubis, dalam diskusi bertopik " kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terbendung? " di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (3/10).
Akademisi Institut Tehnologi Bandung (ITB) ini mengatakan melajunya China di proyek kereta cepat semakin memperkuat pandangan Indonesia juga sebagai customer beberapa produk buatan negeri gorden bambu.
Sebelumnya, Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga juga mengungkap kekecewaannya atas ketentuan pemerintah Indonesia. Dia telah bersua utusan pemerintah Indonesia serta memberitahukan bila tawaran Jepang sudah tidak diterima.
" Jepang tawarkan kemungkinan usulan paling baik. Utusan Indonesia datang kesini (Jepang) serta menuturkan bahwa pemerintah Indonesia menyongsong baik usulan China. Saya tidak tahu sekalipun. Saya selalu jelas menyampaikan pada utusan itu sangatlah disesalkan, " ucap Yoshihide Suga seperti ditulis dari Channel News Asia, Rabu (30/9).
Dia menyampaikan, usulan proposal baru China yang tidak melibatkan pemerintah Indonesia atau dengan cara business to business tidak masuk akal. China berani mengambil proyek tidak ada jaminan dari pemerintah Indonesia atau APBN.
" Ini yaitu usulan proposal yang tidak masuk akal oleh kita, " tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar