Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali mempertanyakan motif Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) mempersoalkan pembelian beberapa tempat Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3, 6 hektare yang dikerjakan Pemerintah Propinsi DKI.
Terakhir, DPRD DKI ikut mempersoalkan hal itu dengan membuat Panitia Spesial (Pansus) untuk menyelidiki 6 temuan BPK pada hasil audit BPK pada Laporan Keuangan DKI Tahun 2014.
Ahok kembali menegaskan, pembelian tempat seluas 3, 7 hektare oleh DKI untuk bangun suatu rumah sakit spesial penyakit kanker serta jantung diatas tempat di wilayah yang sama juga dengan Rumah Sakit Sumber Waras berdiri, sudah dikerjakan melalui perencanaan.
DKI menyepakati pembelian tempat seharga Rp755, 69 miliar karena Nilai Jual Object Pajak (NJOP) di wilayah Jalan Kyai Tapa, tempat tempat yang dipermasalahkan ada, yaitu Rp20, 75 juta per meter persegi. Hal tersebut merujuk pada ketentuan zonasi pertanahan di Jakarta yang sudah diputuskan pemerintah pusat mulai sejak tahun 1994.
" NJOP itu telah ditetapkan zonasinya saat sebelum diserahkan pada kami, " tutur Ahok dengan suara tinggi, di Balai Kota DKI, Rabu, 12 Agustus 2015.
Apabila mau berlaku adil, Ahok mengatakan BPK semestinya tidak hanya mempermasalahkan tempat yang dibeli DKI. Ia dengan gamblang menyebutkan tempat dimana gedung punya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di kawasan Jalan Gatot Subroto, yaitu tempat yang jelas-jelas punya masalah. Tempat itu jadi sekalipun tidak dibeli dengan harga NJOP, tetapi harga pasar.
" Cobalah saksikan Gedung LKPP, belinya NJOP apa harga pasar? Harga pasar! Lebih mahal dari NJOP. Mengapa tidak di check? " tutur Ahok masih tetap dengan suara tinggi.
Jadi, apabila mau berlaku lebih adil lagi, Ahok mengatakan BPK mesti mengaudit lagi pembelian-pembelian tempat yang dikerjakan oleh Pemprov DKI di saat saat sebelum ia atau mantan Gubernur Joko Widodo menjabat. Audit mesti dikerjakan seketat pengauditan yang dikerjakan pada laporan keuangan DKI di th. 2014.
Paling akhir, tidak cuma pada aset, apabila ingin berlaku lebih adil lagi, Ahok mengatakan, negara mesti mengaudit harta kekayaan individu per individu penyelenggara negara, terlebih yang dengan cara terang terlihat mempunyai harta kekayaan berlebihan yang mustahil dapat didapat melalui penghasilannya dengan cara resmi.
Dengan gamblang, Ahok kembali menyebutkan satu nama yang kekayaannya menurut dia jelas-jelas harus diaudit. Nama itu yaitu Prabowo Soenirman, anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, yang sekarang ini juga jadi Wakil Ketua Pansus.
Ia adalah salah satu anggota dewan yang paling vokal mempermasalahkan temuan BPK pada laporan keuangan DKI. Ia sempat juga mewacanakan pemanggilan Ahok dengan cara segera ke rapat Pansus untuk mempertanggungjawabkan pemakaian biaya yang dikira sudah merugikan keuangan daerah.
Ahok menyampaikan, kekayaan Prabowo mesti diaudit karena dengan penghasilannya sekarang ini juga sebagai anggota dewan, mustahil Prabowo dapat mempunyai kekayaan yang berlebihan. Posisinya juga sebagai sisa Direktur Paling utama PD Pasar Jaya, juga dinilai Ahok tidak mungkin dapat bikin Prabowo mempunyai harta kekayaan berlimpah seperti sekarang ini.
" Lu pengen buka-bukaan? Katakan sama Prabowo Soenirman, suruh BPK check dia! Audit dong dia! Ngomong sama dia seperti gitu! " tutur Ahok sembari meninggalkan wartawan yang masih tetap terperanjat karena jadi tujuan pelampiasan emosinya.
0 komentar:
Posting Komentar