Gubernur Papua Lukas Enembe diberitakan sangatlah murka, karena kehadiran tiga orang menteri kabinet Jokowi-JK ke PT Freeport Indonesia, pada minggu selanjutnya. Pasalnya, kehadiran tiga menteri yang terbagi dalam Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kekuatan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, serta Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil itu, sama sekali tanpa ada koordinasi dengan pemerintah setempat.
" Pak Gubernur sangatlah geram. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa ada terlebih dulu bekerjasama dengan pemda. Apakah memanglah ketentuan protokoler kementerian seperti itu? " kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng, di Timika, Senin (21/9).
Eltinus menyampaikan, dianya yang sekarang ini tengah ada di Manado, Sulawesi Utara, manfaat menghadiri rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria, serta kementerian berkenaan yang lain, baru mengetahui kehadiran ketiga menteri itu satu hari sesudahnya.
Karena, ketiga menteri yang didampingi beberapa petinggi teras BUMN itu, telah tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, pada Sabtu (19/9) jam 04. 30 WIT, dengan menumpang pesawat Airfast punya PT Freeport Indonesia. Rombongan lalu melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport.
Eltinus mengakui, sebelumnya pihak pemerintah setempat memanglah pernah terima keinginan rapat dari rombongan menteri itu. Tetapi, karena hari libur, hal semacam itu juga tidak diterima oleh pihaknya.
" Mereka meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua, serta Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Suka) pada hari Minggu jam 10 pagi. Saya segera lapor ke Pak Gubernur. Kami menampik keinginan mereka, karenanya hari libur. Terlebih bertepatan dengan aktivitas beribadah, " tutur Eltinus.
Karena terasa tidak dikira, Eltinus mengakui pihak Pemkab Mimika serta pihak Pemprov Papua dapat mengemukakan surat memprotes keras pada Presiden Joko Widodo di Jakarta. " Kami dapat berikan surat memprotes keras ke Presiden di Jakarta. Lain waktu tak bisa gunakan beberapa cara seperti ini. Bila ada menteri ingin datang, terlebih dulu mesti koordinasi dengan pemda, " tutur Eltinus.
Dalam surat pada presiden itu, Eltinus mengakui pihaknya juga akan mempertanyakan kebutuhan apa yang ada dibalik kunjungan ketiga menteri Jokowi itu ke Freeport dengan cara diam-diam. Dianya bahkan juga menilainya, sampai kini pemerintah pusat senantiasa memberikan hak-hak sangatlah istimewa pada PT Freeport Indonesia.
Disebabkan ada perlakuan istimewa itu, lanjut Eltinus, terkadang beberapa petinggi Jakarta tidak pernah terasa ada pemerintahan di Papua yang juga mempunyai hak serta kewenangan mengatur serta mengawasi Freeport.
Di ketahui, kunjungan kerja ketiga menteri Jokowi itu berjalan, waktu tengah bergolak sengketa pada PT Freeport dengan warga Suku Amungme, Papua, yang meminta perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat itu membayar ubah rugi kian lebih Rp 400 triliun, atas pemakaian tempat jutaan hektare untuk kelangsungan usaha pertambangannya.
Mereka menuntut imbal balik pemakaian tanah hak ulayat itu, berdasar pada kenyataan bahywa sepanjang kian lebih 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah sepeser juga membayar ubah rugi hak ulayat pada Suku Amungme. Mereka cuma membayar dana satu %, atau saat ini yang dikatakan sebagai dana kemitraan, dari pendapatan kotornya mulai sejak 1996. Hal semacam itu mereka anggap telah sangatlah cukup juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka pada orang-orang setempat.
Hal itu tentu tidaklah hasrat warga setempat, yang menginginkan tanah mereka dihargai dengan layak, bukanlah dengan jumlah yang sangatlah jauh dari harapan mereka itu. Walau sebenarnya, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia, yang menjalin kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia mulai sejak 1967.
Mereka perpanjang aktivitas pengerukan emas serta hasil tambang yang lain melalui kontrak karya step II pada 1991, semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Mendekati saat akhir kontrak karya step II PT Freeport pada 2021, mereka saat ini selalu melobi pemerintah Indonesia, manfaat memperoleh izin perpanjangan aktivitas pertambangan khusus.
0 komentar:
Posting Komentar