JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui kecewa pada kinerja Dinas Pertamanan serta Pemakaman DKI. Karena unit kerja piranti daerah (SKPD) itu tidak optimal menyerap biaya dengan baik.
" Anda bayangin Dinas Pertamanan mempunyai biaya beli tanah Rp 2, 4 triliun, namun dia baru pakai Rp 200 miliar. Lucu tidak? Beli tanah saja tidak dapat, " kata Basuki, di Balai Kota, Senin (28/9/2015).
Dinas Pertamanan serta Pemakaman DKI sendiri membebaskan tempat sesuai sama ketentuan Undang-Undang (UU) Nomer 2 Tahun 2012 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kebutuhan Umum.
Satu diantaranya dengan memasukkan Surat Ketentuan (SK) Penetapan Gubernur untuk pembebasan tempat. Di setiap tempat pembebasan tempat mesti ada SK Penetapan Gubernur untuk setelah itu diolah pembuatan Surat Info Tanah (SKT) ke Tubuh Pertanahan Nasional (BPN).
Basuki menyanggah hal itu. Menurutnya, masih tetap ada oknum Dinas Pertamanan serta Pemakaman DKI yang masih tetap bernegosiasi dengan yang memiliki tempat. Dengan kata lain, masih tetap ada oknum Dinas Pertamanan yang meminta kickback atau komisi.
" Bila anda mempunyai uang Rp 2, 4 triliun buat beli tempat, anda mesti mencari tempat Rp 5-6 triliun serta bila butuh Rp 10 triliun. Bila ada pembatalan-pembatalan kan jadi cepat. Namun ini uang beli tanah ada Rp 2, 4 triliun serta anda hanya ketemu orang pengen beli tempat Rp 1, 5 triliun, kan lucu, di situ telah silpa (sisa lebih perhitungan biaya) saya katakan, " kata Basuki.
" Maka dari itu saya tuduh ini ada komisi di kalian yang membuat tidak ingin beli tanah. Termasuk juga oknum di Dinas Tata Air, " kata Basuki.
Hingga, lanjut dia, Jumat ini dapat merombak petinggi eselon lagi. Beberapa petinggi yang tidak benar mengadakan tempat dapat jadikan staf.
Untuk mengoptimalisasi serapan biaya 2016, Basuki membidik pembebasan tempat rampung ditangani November-Desember ini. Bila tidak rampung, pejabat-pejabat itu dapat jadikan staf.
0 komentar:
Posting Komentar