Ahok Vs BPK : 5 Argumen Tempat Sumber Waras Dikira Bermasalah


Jakarta - Tubuh Pemeriksa Keuangan membuka argumen pembelian tempat untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang punya masalah. Pembelian tempat seluas 3, 7 hektare itu dinilai menyalahi prosedur. 

Kepala Biro Jalinan Orang-orang serta Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan menyampaikan BPK bukan sekedar menyoroti harga tanah serta nilai jual object pajak. ”Tapi permasalahan prosesnya, ” kata Yudi di kantornya, Pejompongan, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2015. 

Yudi menuturkan ada lima aspek yang mengakibatkan pembelian tempat punya masalah. Pertama yaitu pengadaan tanah. “Kedua, disposisi plt Gubernur DKI yang memerintahkan Kepala Bappeda DKI untuk menganggarkan pembelian tanah tidak cocok ketetapan, ” katanya. 

Ketiga, Yudi melanjutkan, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dinilai tak lakukan studi kelayakan serta kajian tehnis dalam pemilihan tempat. Ke empat, pembelian tanah masih tetap terikat kesepakatan jual-beli oleh pihak lain. 

“Pihak yayasan menyerahkan fisik tanah pada Pemerintah Propinsi tidak sesuai sama selisih harga tanah Rp 484. 617. 100. 000, ” ucap Yudi. Aspek ke lima, Yudi menyampaikan, pihak yayasan menyerahkan akta pelepasan hak pembayaran saat sebelum melunasi tunggakan pajak bumi serta bangunan. 

Dalam Laporan Hasil Kontrol BPK, pembelian tempat dinilai kemahalan, yaitu Rp 191 miliar. Ahok menyampaikan tempat itu dibeli dengan harga terjangkau yang sesuai sama NJOP. Ahok juga geram lantaran temuan itu di sampaikan waktu dia memimpin Jakarta. Walau sebenarnya program pembelian tempat telah diawali saat Fauzi Bowo jadi Gubernur DKI pada 2007-2012. 

“Pada 2014, ada penganggaran pengadaan tempat, serta itu tidak cocok ketetapan, ” papar Yudi menyikapi amarah Ahok. 

Perseteruan pada Ahok serta BPK ini berawal saat BPK membuka 70 temuan dalam neraca keuangan DKI yang di sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin, 6 Juli 2015. 

Temuan itu bernilai Rp 2, 16 triliun serta terdiri atas program yang terindikasi menyebabkan kerugian daerah sejumlah Rp 442 miliar serta punya potensi merugikan daerah Rp 1, 71 triliun. Lantas kekurangan penerimaan daerah Rp 3, 23 miliar, berbelanja administrasi Rp 469 juta, serta pemborosan Rp 3, 04 miliar. Salah satu hasil kontrol yang dinilai aneh adalah pembelian tempat untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang dimaksud kemahalan, yaitu Rp 191 miliar.
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar