Gagasan pembangunan kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung tersisa permasalahan. Bukanlah dalam negeri, permasalahan malah datang dari negara yang berkompetisi memperoleh proyek yakni Jepang.
Narasi bermula dari kebijakan Indonesia yang buka tender pembangunan kereta cepat. Jepang serta China berkompetisi dengan tawarkan beragam keuntungan. Perwakilan negara semasing sempat juga bersua segera dengan pemerintahan Jokowi-JK.
Akan tetapi, Presiden Joko Widodo pada akhirnya menampik proposal ke-2 negara lantaran keduanya sama meminta jaminan APBN atau jaminan negara dalam sistem pembangunan. Jokowi inginkan, proyek ini tidak mengganggu keuangan negara.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengungkap, Presiden Jokowi setuju dengan usulan beberapa menteri serta tim penilai, bahwa pembangunan HST ini tidak akan memakai APBN sedikit juga. Pasalnya, moda transportasi massal untuk Jakarta-Bandung masih tetap ada, seperti kereta api.
" Lantaran sekarang ini telah ada jalur eksisting kereta api. Jadi bila ingin buat kereta api yang jenisnya beda ya agar saja dunia usaha yang bangun. Ingin BUMN, (atau) BUMN patungan dengan siapa. Sepanjang tidak memakai APBN baik segera maupun tidak segera, " tegasnya di Kantor Kementerian Koordinator bagian Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9).
Presiden Jokowi otomatis menampik proposal dari ke-2 negara ini. Akan tetapi, selang beberapa saat Jokowi kembali buka kesempatan pembangunan kereta kecepatan menengah dengan prasyarat terus tidak memakai duit negara atau tanpa ada jaminan duit APBN. Jokowi mencari investor yang ingin membiayai kereta cepat.
Jokowi teMenurut Presiden Jokowi, proyek itu tidak dibatalkan, tetapi cuma menanti investor yang dapat untuk membiayai. Jokowi tidak akan memakai dana APBN dalam pembangunan.
" Bila ada yang berinvestasi apa pun bakal saya berikanlah, silahkan, umpamanya kereta cepat, siapa katakan dicancel, " kata Presiden Jokowi di Qatar seperti ditulis Pada, Selasa (15/9).
Jokowi menuturkan, keperluan dana untuk pembangunan kereta cepat meraih Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun. Ini yang bikin pemerintah pilih proyek itu diakukan dengan cara usaha.
" Bila dari APBN Rp 70 - Rp 80 triliun tambah baik buat waduk bila investor ingin silahkan namun berikanlah hitungan yang benar, umpamanya berapakah investasinya, dijoin dengan BUMN ingin tidak, peralatannya gunakan dalam negeri atau bawa dari sana. Ticket dapat naik atau tidak, bila 'clear' silahkan, hitungan mesti diterangkan, " kata Presiden.
Pemerintah sudah mengambil keputusan berkenaan pembangunan kereta cepat, ada tiga poin yang diutamakan yakni tidak memakai APBN, tidak memakai jaminan negara serta yang ketiga yaitu type hubungan kerja usaha to usaha.
" Saya menanti hitung-hitungannya bila cocok silahkan jalan, bukanlah dibatalkan, siapa yang katakan dibatalkan, " tegas Presiden.
Jepang serta China lalu keduanya sama kembali memasukkan proposal baru untuk kereta kecepatan menengah. gaskan tidak membatalkan proyek kereta cepat.
0 komentar:
Posting Komentar