 |
JAKARTA, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta Presiden Joko Widodo supaya pikirkan terlebih dulu efek dari ketentuan yang dia mengeluarkan. Hal itu di sampaikan Dede menyikapi masalah Ketentuan Pemerintah perihal Jaminan Hari Tua (JHT).
Jokowi meneken Ketentuan Pemerintah Nomer 46 Th. 2015 yang merubah minimum saat kerja 5 th. jadi 10 th.. Sesudah diprotes banyak kelompok, pada akhirnya Jokowi memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk membuat revisi PP itu.
" Presiden kelihatannya tidak paham efeknya apa bila pilihan ini di ambil, " kata Dede waktu dihubungi Kompas. com, Sabtu (4/7/2015).
Terlebih, lanjut Dede, hal seperti ini tak pertama kesempatan ini saja berlangsung. Pada awal mulanya, Jokowi sempat juga menerbitkan ketentuan presiden perihal kenaikan duit muka pembelian kendaraan petinggi negara. Tetapi, Jokowi mengambil keputusan membuat revisi perpres itu sesudah memetik memprotes. Waktu itu, Jokowi mengakui tak membaca serta pelajari perpres yang dia teken.
Dede Yusuf menyadari bahwa aktivitas Jokowi juga sebagai presiden membuatnya tak dapat mengevaluasi satu per satu ketentuan yang bakal dia sinyal tangani. Oleh karenanya, Dede merekomendasikan supaya Presiden dapat mengevaluasi kemampuan pembantunya.
Menurut Dede, Jokowi mesti meyakinkan supaya dia cuma ajukan ketentuan yang sesuai sama misi serta visi presiden. " Dari tim kepresidenan juga kelihatannya tak memahami efeknya apa bila satu ketentuan di ambil. Bila sedikit-dikit ketentuan dirubah kan wibawa instansi kepresidenan akan terganggu, " ucap politisi Partai Demokrat ini.
0 komentar:
Posting Komentar