 |
JAKARTA,- Wakil Presiden Juiceuf Kalla menilainya kemampuan Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Tehnologi belum optimal. Kalla menyampaikan bahwa instansi pengkajian seperti BPPT harusnya lebih dilibatkan dalam proyek pembangunan yang digagas pemerintah.
" BPPT itu dapat hilang ilmunya lantaran doktor-doktor tak pernah digunakan, " kata Kalla waktu berikan pengarahan berkenaan Sinkronisasi Rencana serta Penganggaran dalam rencana Ingindalian Pembangunan di Kantor Tubuh Rencana serta Pembangunan Nasional, Rabu (29/7/2015).
Menurut Kalla, beberapa pakar dalam BPPT dapat diberdayakan untuk membuat rancang bangun proyek. Sampai kini, keterlibatan pakar dalam negeri dalam pembangunan proyek belum optimal.
Kalla mencontohkan kesuksesannya dalam memberdayakan pakar lokal saat bangun bandara di Medan serta Makassar. " Saat seluruhnya ingin buat airport Makassar serta Medan, saya minta janganlah ada orang asing, buat sendiri. Cuma tiga bln. rencana usai serta seluruhnya bingung nyatanya saya dapat. Tersebut pasti yang mendasari mengapa kita mesti bangun dengan pikiran cerdas, " kata dia.
Ia cemas kekuatan beberapa pakar dalam negeri, termasuk juga yang ada dibawah BPPT, bakal luntur bila tidak sering diasah maupun diaplikasikan. Terlebih, perkembangan pengetahuan serta tehnologi selalu berkembang dari th. ke th..
" Paling idle (diam) itu BPPT, banyak doktor, kantor sepi, baca koran. Cuma pembenaran berlangsung, hanya katakan oh benar seperti masalah busway, namun masuk penjara juga, " kata dia.
BPPT dilibatkan oleh Dishub DKI Jakarta juga sebagai konsultan perencana serta pengawas pengadaan bus transjakarta. Tetapi, ada sangkaan masalah korupsi berkenaan pengadaan bus itu dengan tersangka bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
Dalam sidang atas masalah itu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berasumsi keterlibatan BPPT dalam pengadaan bus transjakarta th. 2013 tak sesuai sama ketetapan. Hal semacam itu lantaran keterlibatan BPPT tak tercantum dalam Ketentuan Presiden Nomer 70 Th. 2012 dalam pengadaan barang serta layanan.
0 komentar:
Posting Komentar