 |
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing menilainya lumrah Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram waktu inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6) lantas. Kenyataannya menurut Sihombing, memanglah pelabuhan itu semrawut serta tumpang-tindih.
" Pelabuhan Tanjung Priok memanglah semrawut serta tumpang-tindih. Bahkan juga untuk sistem sandar sampai bongkar-muat barang (dwelling time) perlu saat enam hari. Itu terlampau lama. Lumrah Presiden geram,
" kata Anton Sihombing, di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (19/6). Dwelling time kapal laut lanjutnya, sangatlah memastikan efektif atau tidaknya operasional suatu pelabuhan. Namun bila hingga enam hari, menurut alumni Akademi Pengetahuan Pelayaran (AIP) ini, terang mengganggu perekonomian. Politikus Partai Golkar ini menilainya kenyataan itu sekalian jadi tanda-tanda bahwa Tanjung Priok tak siap hadapi Orang-orang Ekonomi ASEAN (MEA).
" Tanjung Priok jadi jadikan sandaran untuk kapal pemerintah. Ada kapal polisi laut, kapal syahbandar, kapal bea cukai, kapal Kementerian Kelautan Perikanan, lebih kapal punya Bakorkamla, " katanya. Anehnya kata Anton, bila berlangsung suatu hal permasalahan di lokasi laut pelabuhan Tanjung Priok, tak satu pihak juga yang ingin bertanggungjawab.
" Diantara dinas-dinas itu sama-sama lempar tanggung jawab. Ini kan mengecewakan. Ini bukti 20 th. paling akhir dunia pelayaran kita alami penurunan, sesaat pelabuhan Singapura dapat cepat berkembang, " ujarnya. (fas/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar