Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok, kembali mempertanyakan motif Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) mempersoalkan pembelian beberapa tempat Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3, 6 hektare yang dikerjakan Pemerintah Propinsi DKI.
Terakhir, DPRD DKI ikut mempersoalkan hal semacam itu dengan membuat Panitia Spesial (Pansus) untuk menyelidiki 6 temuan BPK pada hasil audit BPK pada Laporan Keuangan DKI Th. 2014.
Ahok kembali menyatakan, pembelian tempat seluas 3, 7 hektare oleh DKI untuk bangun suatu rumah sakit spesial penyakit kanker serta jantung diatas tempat di lokasi yang sama juga dengan Rumah Sakit Sumber Waras berdiri, sudah dikerjakan lewat rencana.
DKI menyepakati pembelian tempat seharga Rp755, 69 miliar lantaran Nilai Jual Object Pajak (NJOP) di lokasi Jalan Kyai Tapa, tempat tempat yang dipermasalahkan ada, yaitu Rp20, 75 juta per mtr. persegi. Hal itu merujuk pada ketentuan zonasi pertanahan di Jakarta yang sudah diputuskan pemerintah pusat mulai sejak th. 1994.
" NJOP itu telah ditetapkan zonasinya saat sebelum diserahkan pada kami, " tutur Ahok dengan suara tinggi, di Balai Kota DKI, Rabu, 12 Agustus 2015.
Apabila ingin berlaku adil, Ahok menyampaikan BPK semestinya bukan sekedar mempersoalkan tempat yang dibeli DKI. Ia dengan gamblang menyebutkan tempat dimana gedung punya Instansi Kebijakan Pengadaan Barang/Layanan Pemerintah (LKPP) di lokasi Jalan Gatot Subroto, yaitu tempat yang jelas-jelas punya masalah. Tempat itu jadi sekalipun tak dibeli dengan harga NJOP, tetapi harga pasar.
" Cobalah saksikan Gedung LKPP, belinya NJOP apa harga pasar? Harga pasar! Lebih mahal dari NJOP. Mengapa tidak di check? " tutur Ahok masih tetap dengan suara tinggi.
Jadi, apabila ingin berlaku lebih adil lagi, Ahok menyampaikan BPK mesti mengaudit lagi pembelian-pembelian tempat yang dikerjakan oleh Pemprov DKI di saat saat sebelum ia atau bekas Gubernur Joko Widodo menjabat. Audit mesti dikerjakan seketat pengauditan yang dikerjakan pada neraca keuangan DKI di th. 2014.
Paling akhir, tidak cuma pada aset, apabila ingin berlaku lebih adil lagi, Ahok menyampaikan, negara mesti mengaudit harta kekayaan individu per individu penyelenggara negara, terlebih yang dengan cara terang tampak mempunyai harta kekayaan berlebihan yang mustahil dapat didapat lewat pendapatannya dengan cara resmi.
Dengan gamblang, Ahok kembali menyebutkan satu nama yang kekayaannya menurut dia jelas-jelas harus diaudit. Nama itu yaitu Prabowo Soenirman, anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, yang sekarang ini juga jadi Wakil Ketua Pansus.
Ia adalah salah satu anggota dewan yang paling vokal mempersoalkan temuan BPK pada neraca keuangan DKI. Ia sempat juga mewacanakan pemanggilan Ahok dengan cara segera ke rapat Pansus untuk mempertanggungjawabkan pemakaian biaya yang dikira sudah merugikan keuangan daerah.
Ahok menyampaikan, kekayaan Prabowo mesti diaudit lantaran dengan pendapatannya sekarang ini juga sebagai anggota dewan, mustahil Prabowo dapat mempunyai kekayaan yang berlebihan. Posisinya juga sebagai sisa Direktur Paling utama PD Pasar Jaya, juga dinilai Ahok tidak mungkin saja dapat bikin Prabowo mempunyai harta kekayaan berlimpah seperti sekarang ini.
" Lu ingin buka-bukaan? Katakan sama Prabowo Soenirman, suruh BPK check dia! Audit dong dia! Ngomong sama dia seperti gitu! " tutur Ahok sembari meninggalkan wartawan yang masih tetap terperanjat lantaran jadi tujuan pelampiasan emosinya.
0 komentar:
Posting Komentar