 |
JAKARTA, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menekan Presiden Joko Widodo serta Kepala Polri Badrodin Haiti untuk selekasnya mencopot Komjen Budi Waseso dari jabatan Kepala Tubuh Reserse Kriminil Polri. Menurut Dahnil, Budi Waseso atau yang sering disapa Buwas itu sudah sewenang-wenang memakai jabatannya untuk mengkriminalisasi aktivis serta aparat penegak hukum lain.
" Sepanjang jadi Kabareskrim, Buwas sudah mengkriminalkan aktivis antikorupsi serta penegak hukum yang malah melawan korupsi, " tutur Dahnil lewat siaran pers, Rabu (15/7/2015).
Walau sebenarnya, kata Dahnil, sangkaan kriminil yang menjerat tokoh pro-pemberantasan korupsi itu cuma masalah remeh. Ia juga mempertanyakan kenapa Buwas demikian cepat tanggap mengatasi perkara itu, sesaat kasus-kasus besar malah lama perlakuannya.
" Dia mengkriminalisasi beberapa aktivis antikorupsi serta penegak hukum lewat masalah remeh-temeh seperti masalah pemalsuan KTP serta pencemaran nama baik. Tak satu juga masalah besar korupsi atau masalah kriminil yang lain yang dengan cepat diakukan oleh Buwas, " kata Dahnil.
Diluar itu, Dahnil mengkritik sikap Buwas yg tidak terima waktu disinggung bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif. Menurut Daniel, tingkah laku Buwas itu sudah menyinggung warga Muhammadiyah serta grup orang-orang yang lain.
" Oleh karenanya kami menekan Presiden serta Kapolri untuk mencopot Kabareskrim Buwas, " kata Dahnil.
Pada awal mulanya, Syafii Maarif meminta ketegasan Presiden Jokowi atas sangkaan kriminalisasi pada penegak hukum. Belum surut kabar berita komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputuskan juga sebagai tersangka, saat ini dua komisioner Komisi Yudisial (KY) alami hal sama.
" Kok gampang sekali jadikan tersangka. Saya mengharapkan bangsa ini janganlah di pimpin oleh orang yg tidak keru-keruan ini, " tutur Syafii.
Menurutnya, Polri mesti lakukan reformasi dengan ganti beberapa orang yang tampak mau melemahkan lembaga penegak hukum yang lain. Ia menyampaikan, semestinya Jokowi memerintahkan Badrodin Haiti untuk selekasnya ganti oknum-oknum itu.
" Ada aparat yang pasti itu melukai umum, melukai hukum, ditukar. Mengapa susah sangat perintahkan Pak Haiti ganti? " kata Syafii.
Ia menyayangkan usaha hukum yang dikerjakan Bareskrim Polri atas penetapan status tersangka pada komisioner KPK serta KY. Oleh karenanya, Syafii meminta Jokowi selekasnya turun tangan hadapi kondisi ini. (Baca : Syafii Maarif : Mengapa Susah Sekali Jokowi Suruh Kapolri Ubah Bawahannya?)
" Antar-penegak hukum itu main kucing-kucingan. Itu menurut saya tak sehat untuk republik ini, serta harusnya Presiden tegas gitu lho, " katanya.
0 komentar:
Posting Komentar