JAKARTA,Ketentuan Presiden Joko Widodo yang selalu membagi-bagikan jabatan di pemerintahan pada tim suksesnya memetik kritik. Paling akhir, tim berhasil Jokowi berbarengan Juiceuf Kalla di Pilpres selanjutnya, Fadjroel Rachman, ditunjuk juga sebagai komisaris paling utama salah satu Tubuh Usaha Milik Negara, PT Adhi Karya.
" Sungguh mengherankan pemerintahan Jokowi-JK selalu melakukan kebijakan untuk kursi komisaris untuk relawan meski mengetahui ditentang orang-orang, " kata pengamat politik dari Kampus Paramadina, Hendri Satrio, pada Kompas. com, Minggu (27/9/2015).
Hendri menilainya, dapat tambah baik bila relawan serta parpol pendukung berhenti mengganggu Jokowi. Presiden juga disuruh berhenti untuk mengalah serta memanjakan mereka. Karena, lanjut dia, hasil survey Grup Diskusi serta Kajian Ppini Umum Indonesia (Kedai Kopi), pada Mei 2015 selanjutnya menyebutkan bahwa ketidaksetujuan rakyat pada kebijakan bagi-bagi kursi ini meraih 80 %.
" Mungkin saja kali ini Jokowi-JK tengah berusaha untuk mengabaikan masukan umum, " tutur Hendri yang juga pendiri Kedai Kopi ini.
Hendri memberikan, sesungguhnya aktivis serta relawan seperti Fadjroel lebih tepat ada diluar pemerintahan dari pada masuk ke lingkup tataran Komisaris BUMN. Dengan demikian, Fadjroel dapat berikan input yang bermanfaat untuk pemerintah. Hendri mengharapkan, nanti Fadjroel dapat juga berperan walau telah masuk ke lingkar pemerintahan.
" Saat segitu doang visinya, diberi jabatan komisaris lalu jadi redup input kritisnya, " ucap Hendri.
Fadjroel ditunjuk juga sebagai Komisaris Paling utama BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Umum (RUPSLB) PT Adhi Karya Tbk (ADHI) pada Selasa (22/9/2015). Dia menukar Imam Santoso Ernawi. Fadjroel sendiri malas berasumsi bahwa penunjukannya ini adalah balas jasa dari Presiden Jokowi.
" Enggaklah, saya tidak lihat itu. Sesudah Jokowi dipilih kan kami balik lagi ke pekerjaan semasing. Hanya terkadang saja ngobrol, " kata Fadjroel pada Kompas. com, Rabu (23/9/2015).
0 komentar:
Posting Komentar