 |
JAKARTA,- Ketua Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar mulai bicara tentang beragam kekesalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada opini Lumrah Dengan Pengecualian (WDP) yang di terima Pemprov DKI atas neraca keuangan th. 2014. Termasuk juga perihal kekesalan Basuki atas sikap BPK yang mengecek duit operasionalnya sampai cost pembelian sayur mayur serta cabe-cabean.
" Seluruhnya duit negara satu rupiah juga pasti kami check. Beli garam bila gunakan duit negara ya kami check, beli apa pun gunakan APBD (biaya pendapatan berbelanja daerah) ya kami check, " kata Harry pada Kompas. com, Selasa (7/7/2015).
Bekas anggota DPR dari Partai Golkar itu menyatakan BPK akan tidak mengecek pengeluaran yang datang dari biaya pribadi Basuki.
" Ahok (Basuki) juga sebagai pribadi serta tak mengambil duit APBD keluar Rp 10 miliar, kami tidak dapat check. Namun bila dia juga sebagai Gubernur pakai satu rupiah duit negara, ya pasti kami check, " kata Harry.
Pada awal mulanya, Basuki terasa jengkel lantaran upah dan duit operasional yang diterimanya waktu menjabat juga sebagai Bupati Belitung Timur serta saat ini jadi Gubernur " diutak-atik " oleh BPK.
Bahkan juga, lanjut dia, BPK hingga mengecek duit yang dipakai untuk beli sayur-sayuran.
" Saya ingin bertanya operasional menteri-menteri di check hingga duit cabe serta beras tidak? Hal semacam ini diulang saat ini serta telah pernah diperlakukan sama saya saat jadi Bupati Belitung Timur th. 2005-2006 dahulu. Ada oknum BPK bertanya duit beli cabe berapakah, sayur berapakah, beras berapakah. Hilang ingatan, hina sekali, " kata Basuki jengkel.
Hingga ia meminta anggota BPK berani lakukan pembuktian harta terbalik. Pernyataan Basuki itu berdasar pada Undang-Undang Nomer 7 Th. 2006 perihal Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.
Dalam ketentuan itu dijelaskan, bila harta seseorang petinggi umum tak sesuai sama cost hidup serta pajak yang dibayar, hartanya bakal diambil alih negara serta dia dinyatakan juga sebagai seseorang koruptor.
0 komentar:
Posting Komentar