 |
Untuk Membaca Selanjutnya Klik Link Dibawah:
============================================
Indikator perkembangan ekonomi Indonesia dimuka pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Juiceuf Kalla selalu tunjukkan kekurangan. Saat konsolidasi politik yang dikerjakan pemerintahan Jokowi kelihatannya jadi pemicu perkembangan ekonomi tersendat. Mengingat pemerintahan Jokowi telah jalan tujuh bln. lebih, telah waktunya saat konsolidasi itu ditinggalkan untuk penyelamatan ekonomi.
”Sudah waktunya pemerintahan Jokowi serta Juiceuf Kalla memimpin segera penyelamatan ekonomi, ” tutur Priyo Budi Santoso, pendiri Pridem dalam diskusi yang di gelar di sekretariat Pridem, di Jakarta.
Menurut Priyo, kenaikan nilai mata duit dollar Amerika Serikat yang meraih Rp 13. 400 adalah aspek psikologis yang beresiko. Terlebih, peristiwa itu diimbangi kenaikan harga beras, harga cabe, daging, bahkan juga sampai jengkol. ”Secara kasat mata, berlangsung kartel beras, daging, cabe yang menaklukkan organ pemerintah serta negara, ” katanya.
Priyo menilainya, Presiden mempunyai kewenangan untuk memimpin segera ingindalian harga. Dalam hal semacam ini, Presiden membutuhkan political will atau kebijakan politis. Bila perlu, dikerjakan usaha penyegaran beberapa pembantu Presiden untuk meraih usaha penyelamatan ekonomi itu.
”Kalau menurut Presiden butuh dengan teamwork kabinet yang lebih mahir, bila pada waktunya melukir, mereshuffle, saya sangka yaitu kehendak alam yang janganlah dikritik, ” tutur Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta itu.
Priyo memberikan, saat saat tujuh bln. konsolidasi dapat disebut cukup, dapat pula disebut tak. Tetapi, dengan keadaan sekarang ini, baiknya Presiden selekasnya lakukan beberapa langkah efisien dari pada terus-terusan lakukan konsolidasi.
”Jangan hingga kelak di bln. kedelapan atau th. pertama (masih tetap konsolidasi). Harusnya di ambil langkah seluruhnya lini dengan cara gotong royong, ” tandasnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir memberikan, masalah bangsa yang paling besar sekarang ini yaitu kesenjangan nasional yang melebar. Gini ratio Indonesia sekarang ini telah adalah lampu kuning. ”Dampaknya dapat melebar, seperti praktik rasisme mengkritik sekumpulan minoritas yang dapat, ” katanya.
Menurut Soetrisno, gejolak harga yang berlangsung sekarang ini dikarenakan konsolidasi politik yang belum usai. Tetapi, dapat pula lantaran aspek kemampuan kabinet yang belum optimal. ”Ada menteri yang tidak pas (dengan posisinya), ” katanya.
Karenanya, pemerintah mesti memaksimalkan seluruhnya usaha untuk ingindalian harga itu. Dana desa umpamanya, dapat selekasnya disalurkan ke orang-orang desa untuk kurangi kesenjangan. ”Karena kemiskinan ada di desa. Di desa ada SDA serta SDM, tetapi belum ada uangnya. Ini mesti jadi program nasional, ” tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar