 |
Untuk Membaca Selanjutnya Klik Link Dibawah:
==============================================
Tiap-tiap tahunnya, nilai biaya pendapatan berbelanja di DKI Jakarta, senantiasa bertambah. Keadaan ini digunakan pegawai nakal bekerja bersama dengan DPRD untuk memainkan nilai proyek dengan kepercayaan beberapa fulus bakal mengalir ke kantong pribadi.
Waktu baru dilantik jadi wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, agak kaget. Demikian banyak biaya jumbo yang tidak sepadan dengan realisasi proyek yang digerakkan.
Imbasnya, diakhir th. banyak biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang buat Ahok makin heran, keadaan seperti itu telah berjalan mulai sejak lama serta seperti telah
Ahok berang serta janji akan memutus mata rantai korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Benar saja, demikian dia diangkat jadi gubernur menukar Joko Widodo, Ahok segera tancap gas.
Salah satu langkah yang dia kerjakan dengan merombak seluruhnya posisi PNS. Kurang lebih ada 600 pegawai yang terserang perpindahan posisi ada yang naik, ada pula yang jadi distafkan.
Untuk menaikkan semangat kerja anak buahnya, Ahok juga menjanjikan mereka upah besar. Nominal paling kecil upah PNS DKI dengan nominal Rp 12 juta serta paling tinggi Rp 78 juta.
" Pokoknya kita ingin buat orang bangga kerja disini sama bangganya kaya kerja di Citibank, perusahaan minyak. Upah PNS bakal semakin besar dari upah swasta, kita bakal picu APBD lebih tinggi dengan efisiensi hingga kita dapat juga sejahterakan PNS di Propinsi DKI Jakarta, " kata Ahok sekian waktu lalu.
Namun sayang, upah besar yang diimingi Ahok tidak bikin seluruhnya PNS suka. Rupanya, posisi baru serta tujuan yang dibebankan malah lebih bikin mereka tertekan.
Lalu, satu per satu PNS pilih mundur dari jabatannya. Mereka pilih kembali jadi staf. " Mundur itu ada. Yang ingin mundur itu banyak. Itu implikasinya luas, maka dari itu kami berikanlah pembinaan, " kata Kepala Tubuh Kepegawaian Daerah, Agus Suradika.
Bekas Kepala Tubuh Perpustakaan serta Arsip Daerah DKI Jakarta ini menuturkan, umumnya yang meminta mundur datang dari eselon IV. Mereka rata-rata menempati posisi Kepala Seksi.
" Lantaran terasa tidak pas. Kagetlah. Eselon IV umpamanya mereka bekerja di Kasie sekolah, selalu mereka kaget. Namun telah kami kasih pembinaan, " tuturnya.
Hingga Kamis (19/3) tempo hari, 15 PNS menyebutkan bakal mundur. Namun belum di setujui Ahok.
" Seputar bln. Februari kami mulai terima surat pengunduran diri dari sebagian petinggi yang baru menjabat di eselon IV. Ini histori, 15 PNS minta mengundurkan diri dari jabatannya yang lebih tinggi. Pada awal mulanya di DKI belum pernah ada yang mengundurkan diri seperti ini, " kata Kepala Suku Bagian (Kasubid) Jabatan Struktural Tubuh Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Bahrudin.
Dia memberikan, rata-rata PNS yang ajukan pengunduran diri, menjabat juga sebagai Kepala Sub sisi Tata Usaha (Kasubag TU) di sekolah. Mereka terasa takut mengelola dana BOS yang di terima pihak sekolah.
" Sejumlah delapan orang yang menjabat Kasubag TU, mengakui mengundurkan diri lantaran pada jabatannya itu mengelola dana BOS. Mereka takut mengelola dana BOS itu, lantaran dananya yang cukup besar, " terangnya.
Lantas apa reaksi Ahok lihat anak buahnya ramai-ramai mundur
Ahok mempertanyakan argumen mereka meminta mundur dari jabatannya itu. Dia mengira ada kecemasan dihadapi 15 PNS DKI yang ajukan mundur itu. " Maka dari itu saya katakan, ini ada suatu hal yang dipertanyakan. Tidak apa-apa. Takut-takut kan. Takut-takut enak ini kan. Ubah orang baik, " katanya.
Ahok juga mengira mereka yang mundur lantaran tidak ada duit masuk seperti ditempat pada awal mulanya. Namun Ahok tidak permasalahan apabila PNS ramai-ramai ingin mundur.
" Tidak apa-apa. Banyak yang tidak mampu jadi lurah. Mungkin saja lantaran tidak dapat dapet uang yang enak lagi, usaha keras. Tidak apa-apa, yang ngantre banyak ingin naik, " katanya.
Ahok sudah mengira hal itu lantaran memberi perlakuan ketat pada PNS yang sampai kini telah dimanjakan. Terutama bekas Bupati Belitung Timur ini sudah memperketat system birokrasi untuk menghindar aksi korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN).
" Mungkin saja banyak yang tidak tahan, pagi hingga malam (kerja) terima upah doang tidak ingin korupsi. Namun kan ada pula yang seperti saya gitukan, namun kan orang aneh-aneh beberapa macam, " tuturnya.
0 komentar:
Posting Komentar