 |
JAKARTA - Grup relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) mensupport Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga sebagai calon panglima TNI.
Menurut Ketua Umum DPP Arus Bawah Jokowi, Veldy Reynold, orang nomer satu di Indonesia itu menunjuk Gatot Nurmantyo juga sebagai Panglima TNI dinilai sangatlah pas, lantaran pengalaman serta prestasinya searah dengan program nawacita.
" TNI sekarang ini mesti profesional, serta kuat, " tutur Veldy, Jumat (12/6/2015).
Kata dia, telah waktunya manajemen negara berkenaan keamanan nasional tak semata dipandang dari pola, atau jenis penggiliran atau penjatahan antar matra semata, namun mesti memakai pola pertimbangan pada segi strategis, profesionalitas, serta proporsionalitas.
" Berarti, pengelolaan keamanan nasional sebaiknya lihat dengan cara komprehensif tanpa ada memprioritaskan ego bidangal yang malah dapat melemahkan tata kola serta spirit ketahanan nasional kita. Hal semacam itu ditegaskan dalam Nawacita yang diusung Pak Jokowi, " sambungnya.
Hal seirama juga ditegaskan oleh Ketua Harian Arus Bawah Jokowi, Ronny Talapessy. Menurut dia, Jenderal Gatot adalah sosok memiliki pengalaman di lapangan serta mengerti ancaman proxy war yang saat ini sangatlah mencemaskan.
" Dia adalah sosok yang pas juga bisa dihandalkan untuk menggerakkan program poros maritim Jokowi. Karena, penguatan poros maritim bukan sekedar dapat dipandang dari segi penguatan Angkatan Laut saja. Pasti juga mesti disokong oleh matra yang lain, " tutur Ronny
Diluar itu, lanjut dia, Jenderal Gatot mempunyai jalinan dekat dengan kepala staf dari TNI AU serta AL, dan mempunyai kedekatan dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, baik dari segi pemikiran pertahanan ataupun keamanan.
" Hingga diinginkan pola itu bisa jadikan modal untuk Jenderal Gatot lakukan sinergisasi yang makin baik pada TNI serta Polri, " tegasnya.
Ronny mengharapkan, masalah serta politisasi dalam pencalonan nama Gatot Nurmantyo juga sebagai Calon Panglima TNI tak berlangsung, serta orang-orang Indonesia bisa menghormati hak prerogatif Presiden.
" Kami yakin pada Presiden Jokowi bahwa pemerintahan serta Kabinet Kerja sudah mempunyai pertimbangan, persyaratan serta system penilaian yang objektif dan komprehensif berkenaan pengembangan kiat keamanan nasional Indonesia ke depan, " ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar