 |
Jakarta,-- Ekonom Kampus Indonesia Faisal Basri kembali melemparkan kritik pada kemampuan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berkenaan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM). Kesempatan ini Faisal mempertanyakan formula penetapan harga BBM yang dipakai Direktorat Jenderal Minyak serta Gas Bumi (Migas) yang tidak sama dengan versus PT Pertamina (Persero).
Faisal mencatat belum lama ini Direktur Jenderal (Dirjen) Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan harga keekonomian BBM type premium di angka Rp 8. 600 per liter. Tetapi pada awal mulanya, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang malah menyampaikan harga keekonomian BBM type pertalite dengan tingkat oktan lebih tinggi cuma tidak sama Rp 100 dengan premium.
“Apakah harga asli yang diklaim Direktur Pertamina yaitu harga keekonomian seperti diklaim Dirjen Migas? Tiap-tiap pihak mengklaim harga keekonomian berlainan, ” kata Faisal diambil dari situs (blog) pribadinya, Kamis (30/7).
Faisal yang pernah menggerakkan pekerjaan juga sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibuat Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, sampai kini pemerintah mengkalkulasi harga keekonomian BBM dari harga pokok ditambah PPN 10 % serta PBBKB 5 % (HP RON 88 = 0, 9842 * MOPS Mogas 92 Alpha).
Rumus itu menurut Faisal telah tak relevan lagi dipakai lantaran mempunyai tiga kekeliruan.
Pertama, Faisal menyebutkan koefisien 0, 9842 didapat dari data serta anggapan saat lantas yang telah tak mencerminkan situasi sesungguhnya.
Ke-2, MOPS Mogas 92 yaitu harga pasar, bukanlah harga perolehan sesungguhnya. Faisal mengungkap Pertamina sukses berhemat mulai sejak pengadaan BBM serta minyak tak akan dikerjakan lewat PES, anak usaha Petral yang beroperasi di Singapura. Penghematan kian lebih US$ 1 per liter itu menurut Faisal semestinya diberikan ke orang-orang dengan kurangi harga jual.
“Jadi yang semestinya jadi acuan yaitu harga transaksi Pertamina, bukanlah lagi harga MOPS, ” tuturnya.
Ketiga, komponen Alpha senantiasa beralih tiap-tiap pemerintah memastikan harga baru BBM bersubsidi.
“Artinya harga keekonomian versus pemerintah tak didasarkan pada formula yang stabil. Tiap-tiap pergantian tak dilandasi oleh bukti yang kuat, ” kata Faisal.
0 komentar:
Posting Komentar