 |
===========================================
Ia mengakui lebih meyakini kemampuan perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tertawa waktu mengulas kemampuan pegawainya. Menurut dia, banyak proyek pekerjaan yang dibebankan pada deretan Unit Kerja Piranti Daerah (SKPD) Pemerintah Propinsi DKI yang lambat dikerjakan.
Ia mencontohkan, pekerjaan aplikasi ketentuan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) serta pemasangan meteran parkir di semua Jakarta yang dibebankannya pada Dinas Perhubungan serta Transportasi DKI.
Walau pekerjaan itu sudah jadi tanggung jawab Dishubtrans mulai sejak th. lantas serta Kepala Dishubtrans juga sudah digantinya dengan petinggi yang dia anggap lebih mumpuni, Ahok menyampaikan proyek itu sampai sekarang ini tidak kunjung terealisasi.
" Saya suruh dinas, beres tidak? Tidak. Hilang ingatan kan, " tutur Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Juni 2015.
Hal sama berlangsung pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, serta Perdagangan DKI. Dinas yang dikepalai oleh Joko Kundaryo itu, kata Ahok, mempunyai biaya sendiri untuk pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta UKM di Jakarta.
Walau sekian, Ahok menyampaikan, pemakaian biaya pembinaan PKL itu tak pernah tunjukkan hasil riil. Ahok mengakui bahwa ia dengan cara pribadi pada akhirnya menggandeng pihak swasta, yaitu Rekso Grup, untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp15 miliar untuk bangun pusat pembinaan PKL Lenggang Jakarta. Tidak hingga 1 th., arena binaan itu sudah berdiri berbentuk suatu food court di eks Lapangan IRTI Monumen Nasional.
" UMKM kita mempunyai dana. Pernah tidak dia kerjakan seperti itu? " kata Ahok.
Dinas Pemakaman serta Pertamanan DKI juga disorotinya. Ahok menyampaikan kencangnya pembangunan taman berbentuk Ruangan Umum Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta pada th. ini lagi-lagi adalah hasil dari penagihan CSR yang dikerjakannya pada pihak swasta.
Tidak satu juga pembangunan taman terpadu itu dikerjakan oleh Diskamtam DKI yang disebut SKPD Pemprov DKI yang sesungguhnya bertanggungjawab atas pembangunan taman di DKI.
" Jakarta ini penuh sama taman, anda sangka yang nanem Dinas Pertamanan? " terang Ahok.
Jadi dari tersebut, Ahok berasumsi pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI akan tidak mempunyai efek yang terlampau penting. Aksi itu jadi dia anggap juga sebagai aksi efisiensi lantaran bakal beresiko pada penghematan pada biaya berbelanja pegawai di APBD DKI Th. 2015 yang meraih Rp19 triliun.
" Bila kondisinya seperti ini, DKI buang 40. 000 pegawai juga tidak apa-apa, " kata Ahok.
Untuk setelah itu, Ahok mengakui bakal memperhitungkan untuk semakin banyak mengalihkan biaya pembangunan di DKI berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang didapatkan pada Tubuh Usaha Punya Daerah (BUMD).
Ia mengakui lebih meyakini kemampuan perusahaan swasta atau BUMD dari pada deretan SKPD. " Portofolio pekerjaan kita ini buruk, " ucap Ahok. (one)
0 komentar:
Posting Komentar