 |
Penunjukkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo memperoleh tanggapan dari Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti.
Menurut Poengky, penunjukan Gatot bakal bikin pertahanan jadi jomplang. Pasalnya, TNI AD selama ini telah kuat, hingga bakal 'mubazir' bila tampuk pimpinan TNI kembali diemban pejabat dari TNI AD.
" Dipandang dari profil, Jendral Gatot baik-baik saja. Namun dipandang dari segi pertahanan jadi jomplang, " kata Poengky pada Liputan6. com, Minggu 28 Juni 2015.
Menurut Poengky, bakal tambah baik bila posisi Panglima TNI dirotasi manfaat penguatan dengan cara rata pada 2 matra yang lain, yaitu TNI Angkatan Hawa (AU) serta TNI Angkatan Laut (AL).
" AD telah terlampau kuat. Semestinya penguatan rata juga ke AU serta AL, " tutur Poengky.
Karenanya, dia menyayangkan penunjukkan Gatot itu. Karena, dengan demikian Presiden tak lakukan perputaran untuk posisi Panglima TNI. Walau sebenarnya, berdasar pada Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomer 34 Th. 2004 perihal TNI, jabatan Panglima TNI diambil dengan memerhatikan perputaran.
" Sesudah Panglima TNI sekarang ini datang dari AD serta pada awal mulanya dari AL, jadi giliran saat ini seyogyanya yaitu dari AU, " tutur Poengky.
Dia juga memaparkan segi sejarah sistem perputaran Panglima TNI dalam Pasal 13 ayat 4 UU TNI yang di buat pada saat reformasi. System perputaran dalam pasal itu di buat dengan harapan tak mengulang kekeliruan saat Orde Baru yang menumpukan kemampuan pada TNI AD semata, hingga punya potensi jadi alat kekuasaan politik Presiden pada saat itu, yaitu Soeharto.
" Perputaran ini bukan sekedar memberi keadilan, namun juga memberi penghargaan pada semasing angkatan, supaya tak berlangsung penumpukan kemampuan di satu angkatan seperti yang berlangsung pada saat Orde Baru, dimana pada saat itu kemampuan TNI bertumpu pada AD, " tutur dia.
Poengky menilainya, sekarang ini TNI AU serta AL kurang memperoleh perhatian dari pemerintah. Walau sebenarnya Indonesia yaitu negara dengan lokasi laut serta hawa yang lebih luas dari daratan. Namun kemampuan TNI matra laut serta hawa malah lebih kecil dari darat.
" Ini tunjukkan paradigma pemerintah masih tetap kuno. Walau sebenarnya ancaman paling besar pada negara kita malah di laut serta hawa. Bila konsentrasi Jokowi jadikan Indonesia poros maritim dunia, jadi kemampuan yang perlu dimajukan yaitu TNI AU serta AL, " tutur dia.
Poengky menyampaikan, bila pemerintah terus pilih pejabat TNI AD juga sebagai panglima, hal semacam ini bakal mengakibatkan reformasi TNI akan mundur. " Saya tak meyakini tuntutan reformasi TNI diantaranya penghilangan komando teritorial serta revisi UU Peradilan Militer akan dikerjakan, " tandas Poengky. (Sun/Rmn)
0 komentar:
Posting Komentar