Partai Demokrat meminta DPR menggunakan hak ajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi latar belakang penggantian Komjen Budi Waseso juga sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri.
Pasalnya, kebijakan itu sudah memperoleh perhatian luas dari umum.
Menurut Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan, perputaran di badan Polri bukanlah lah hal yang umum. Terlebih, Bareskrim belakangan ini tengah mengusut banyak masalah korupsi kelas kakap.
" Rakyat perlu penjelasan yang benar serta jujur dari Presiden serta Kapolri. Apa yang berlangsung menyangkut pergantian Kabareskrim? " kata Syarief di kantornya, Jakarta, Minggu (6/8).
Syarief menyampaikan, ada dua hal yang butuh diterangkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu latar belakang dan alasan ganti Budi Waseso dengan Anang Iskandar.
Hal yang ke-2 yaitu tentang pengambilan ketentuan yang dikerjakan segera oleh Presiden Joko Widodo tanpa ada melibatkan Kapolri. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu berpandangan, bila hal semacam itu benar berlangsung, jadi presiden sudah melanggar prosedur.
" Untuk presiden, pertanyaan yang butuh dijawab yaitu benarkah presiden panggil segera Komjen Buwas untuk berikan bahwa yang berkaitan bakal ditukar tanpa ada melibatkan Kapolri yang malah memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian dan pengangkatan beberapa pati di jajarannya, " tutur Syarief.
Lebih lanjut Syarief menyampaikan, Demokrat sadar bahwa perputaran perwira di lingkungan Polri bukanlah lah masalah DPR. Namun lantaran permasalahan ini dia anggap telah menyebabkan masalah serta pergunjingan, Demokrat minta DPR serta pemerintah membuat pengecualian.
" Dengan kemauan baik, serta kebutuhan rakyat banyak, PD memiliki pendapat sangat pas bila DPR RI minta penjelasan dari Presiden RI serta Kapolri. Hingga pergunjingan perihal Kabareskrim dapat segera diakhiri. Mengingat ada banyak persoalan bangsa yang perlu diatasi, " ujarnya
0 komentar:
Posting Komentar