Senin, 17 Zulqa'dah 1436 H/31 Agustus 2015 07 : 30 WIB
Eramuslim. com –
•Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) menggelar diskusi bertopik “Mahkamah Intelektual : Membedah Dugaan Korupsi Tanah RS Sumber Waras serta Taman BMW’ di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu kemarin (29/8).
•Diungkapkan Direktur Institut IEPSH M Hatta Taliwang, Mahkamah Intelektual ditujukan untuk berikan informasi pada warga Jakarta mengenai masalah tanah Taman BMW serta masalah tanah RS Sumber Waras. Diluar itu, komunitas akan melakukan uji umum atas ke-2 masalah itu supaya didapat perspektif yang sama pada masalah itu dari segi hukum.
• " Mahkamah intelektual itu juga diinginkan bisa menaikkan akurasi informasi masalah itu lewat masukan data serta informasi dari peserta, ” kata Hatta seperti diungkap pribuminews.
•Dalam simulasi peradilan yang dilangsungkan pada acara itu terungkap Gubernur DKI Jakarta Ahok berkenaan masalah tempat BMW di Jakarta Utara serta masalah tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang telah jadi temuan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK). Dua masalah itu merugikan negara miliaran rupiah.
•Dalam acara itu juga lalu nampak penilaian dari beberapa hadirin bahwa Gubernur DKI Jakarta Ahok sudah menyebar permusuhan serta merampas kedaulatan rakyat, karenanya layak dilawan. Bahkan juga, beberapa pensiunan jenderal meminta bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso—yang juga ada dalam acara itu—memimpin perlawanan itu. Beberapa pensiunan jenderal itu menilainya langkah serta sepak-terjang Ahok zalim, arogan, serta mencederai kebutuhan rakyat kecil karena melakukan penggusuran dengan kekerasan.
•Dalam peluang itu, Djoko Santoso menyampaikan, dianya mensupport dibongkarnya dua masalah itu.
• " Saya mensupport lahir batin gerakan Pak Priyanto serta Mahkamah Intelektual. Koordinasikan dengan baik, supaya gerakan ini sukses serta berguna untuk bangsa serta negara, ” kata Djoko Santoso. Priyanto yang disebut yaitu bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang mulai sejak lama memperjuangkan supaya masalah Taman BMW dituntaskan.
•Ditambahkan Djoko Santoso, dianya sepakat gerakan sosial melawan penguasa yang zalim ini selalu dikerjakan. Ia juga meyakini, suatu hal hal bila di jalan yang benar juga bakal memperoleh keringanan dalam merampungkan permasalahan. “Kalau kita di jalan yang benar, untuk akhirat, janji Tuhan, pasti menang, ” katanya.
•Hadir dalam acara acara itu juga diantaranya mantan aktivis mahasiswa penggerak Tindakan 15 Januari 1974 Hariman Siregar ; praktisi hukum Maqdir Ismail serta Eggy Sudjana ; politisi Bursah Zarnubi, mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur, Adhie M Massardi, dan ; wartawan senior Iwan Piliang.
•Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta BPK melakukan audit investigasi berkenaan sangkaan korupsi pembelian tempat untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Audit dari BPK bakal jadikan landasan untuk KPK untuk lakukan pendalaman berkenaan sangkaan terjadinya korupsi.
• " KPK telah meminta pada BPK untuk kerjakan kajian audit investigasi pada sistem peralihan serta kemungkinan ada atau tidaknya penyimpangan pada keuangan negara. Kami masih tetap menanti BPK, ” tutur Pelaksana Pekerjaan Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji, Senin lalu (24/8).
•Ia juga menyampaikan, saat ini baru ada laporan audit dari BPK. Laporan itu, menurutnya, tidak sama dengan audit investigasi. Audit investigasi dapat digunakan juga sebagai basic untuk melakukan penyelidikan bila diketemukan ada dugaan penyimpangan.
•Terkait masalah ini, Ahok sudah dilaporkan ke KPK oleh pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah.
• " Ada tanda-tanda penyalahgunaan wewenang yang dikerjakan Gubernur DKI Jakarta serta kemungkinan korupsi dalam masalah tanah Sumber Waras, ” kata Amir.
•Diungkapkan Amir, terdapat banyak aspek yang menyebabkan keraguan dalam pembelian tanah itu, diantaranya pemilihan harga tanah sebesar Rp 755 miliar tidak lewat mekanisme penilaian yang lumrah, namun cuma berdasarkan pertemuan tertutup pada Ahok serta direksi RS Sumber Waras. Hal itu, imbuhnya, juga bertentangan dengan Undang-Undang perihal Pertanahan.
• " Harusnya melalui sistem sosialiasi serta yang lain yang mengonsumsi saat tiga bln., namun ini segera diputus sendiri sama gubernur serta satu hari jadi, ” tuturnya. (rd)
0 komentar:
Posting Komentar